Kudeta: Pengertian, Jenis, Contoh Kasusnya

Pengertian Kudeta

Kudeta berasa dari kata “coup d’état” ialah Bahasa Prancis yang artinya “pukulan terhadap negara”. Pertama kali dipakai di Prancis pada periode ke-17. Kudeta diterangkan selaku pencabutan, perpindahan atau pemindahan otoritas eksekutif dari pemerintah independen secara datang-tiba dan tidak terstruktur (ilegal).

Beberapa orang menyamakan perebutan kekuasaan dengan revolusi. Namun, revolusi berlainan dengan perebutan kekuasaan. Revolusi memerlukan sejumlah besar orang untuk menciptakan perubahan baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik sementara perebutan kekuasaan dapat dikerjakan oleh segelintir orang, bahkan satu orang dapat dikategorikan perebutan kekuasaan.

Penyebab Terjadinya Kudeta

Studi literatur akademik di tahun 2003 mendapatkan faktor-faktor di bawah ini yang mampu menyebabkan kudeta di suatu negara, yaitu:

1. Keluhan terhadap kinerja pejabat
2. Keluhan kepada kinerja organisasi militer
3. Popularitas kekuatan militer di negara tersebut
4. Kekompakan perilaku pihak militer
5. Kemunduran ekonomi pada negara tersebut
6. Krisis politik dalam negeri
7. Pengaruh buruk dari kudeta yang sedang terjadi di kawasan lain
8. Ancaman dari pihak luar
9. Ikut serta dalam sebuah perang
10. Persekongkolan dengan kekuatan militer dari luar ngera tersebut
11. Doktrin di dalam keamanan nasional militer
12. Budaya politik para pejabat dan pihak yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan
13. Lembaga di negara tersebut yang tidak inklusif
14. Warisan dari zaman penjajah
15. Perkembangan ekonomi
16. Kegiatan ekspor yang tidak terdiversifikasi
17. Susunan kalangan pejabat
18. Ukuran militer
19. Kekuatan masyarakat sipil
20. Legitimasi rezim dan kudeta kala lalu

Tipe Kudeta

Ilmuwan politik Samuel P. Huntington dalam bukunya tahun 1968 Political Order in Changing Societies, ada tiga jenis perebutan kekuasaan yang diakui secara umum:

1. Kudeta Sempalan (The breakthrough coup) ialah perebutan kekuasaan yang dilaksanakan oleh golongan bersenjata yang berisikan militer atau tentara yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa saat itu. Kemudian, mereka melaksanakan Gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah tradisional. Yang hasilnya akan menciptakan Elit birokrasi yang gres.

• Kudeta Wali (The guardian coup) adalah kudeta yang dilaksanakan sekelompok pihak yang akan menginformasikan mereka sebagai perwalian dalam rangka memajukan ketertiban lazim, efisiensi, dan menyelesaikan korupsi. Para pemimpin perebutan kekuasaan akan menggambarkan Tindakan mereka hanyalah Tindakan sementara dan akan menyesuaikan dengan keperluan. Pada lazimnya , perebutan kekuasaan wali sering dilakukan dengan cara mengganti bentuk pemerintahan sipil menjadi bentuk pemerintahan militer.

• Kudeta Veto (The veto coup) adalah perebutan kekuasaan yang dilakukan melalui partisipasi dan mobilisasi sosial dari sekelompok massa atau rakyat dengan melakukan pengutamaan berukuran besar yang berbasis luas pada oposisi sipil.

Dampak Kudeta

Secara biasa , kudeta mampu mempunyai efek ke berbagai sektor dan pada tahun 2016 terdapat studi yang mengategorikan dampak atau hasil dari kudeta menjadi 4 kemungkinan, adalah:

1. Kegagalan dalam perebutan kekuasaan
2. tidak adanya pergantian pada pemerintahan, seperti ketika pemimpin diganti secara ilegal dari kekuasaannya tanpa mengganti identitas golongan yang berkuasa atau hukum pemerintahan
3. penggantian kediktatoran pemegang jabatan dengan yang yang lain
4. penggulingan kediktatoran dibarengi oleh demokratisasi (atau bisa disebut juga sebagai kudeta demokratis)
5. Represi dan perebutan kekuasaan akibat. Dalam beberapa kasus terjadi kudeta akibat oleh pihak militer yang takut mereka akan menjadi korban kekerasan atau pembunuhan massal berikutnya. Untuk mencegah pengaruh kudeta balasan ini umumnya pemerintah menggunakan pemecatan pejabat terkemuka dan menggantikan mereka dengan loyalis. Salah satu contohnya perebutan kekuasaan balasan yaitu kudeta akhir Sudan 1971.
6. Respons internasional cenderung bereaksi negatif kepada perebutan kekuasaan, khususnya kudeta kepada demokrasi, kudeta sehabis Perang Dingin, dan perebutan kekuasaan di negara-negara bab yang sungguh terintegrasi ke dalam organisasi internasional.

Contoh Kasus Kudeta

Abad ke-17 merupakan Tindakan kudeta pertama kali yang mampu ditelusuri adalah ketika Napoleon Bonaparte berhasil menyelesaikan Revolusi Prancis menggulingkan Direktorat Prancis dan mengubahnya dengan Konsulat Prancis. Dimana insiden tersebut terjadi pada 9 November 1799 dan dinamakan selaku Kudeta 18 brumaire.

Sepanjang sejarah, kudeta yang berlangsung dengan kejam sepanjang sejarah yang dikutip oleh National Geographic Indonesia yakni selaku berikut:

1. Kudeta di Venezuela, 1992
2. Kudeta Georgia, 1992 – 1993
3. Kudeta Thailand, 2006
4. Kudeta Mali, 2012

Kudeta di Myanmar

Peristiwa perebutan kekuasaan baru-baru ini yang sedang terjadi adalah perebutan kekuasaan di negara Myanmar yang dipelopori oleh Militer Myanmar. Kudeta berjenis perebutan kekuasaan sempalan alasannya adalah dilaksanakan oleh pihak militer yang tidak puas dengan pemerintahan yang sedang berjalan.  

Pihak militer Myanmar menangkap pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi bersama sejumlah tokoh senior Partai National League for Democracy (NLD). Saat ini pemimpin tertinggi untuk sementara waktu ialah panglima militer dengan konstitusi militer Myanmar yang berlaku.

Penangkapan ini dilandasi oleh meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dengan militer dalam sementara waktu ini. Diawali dari Pemilu pada November 2020 yang merupakan pemilu demokratis untuk kedua kalinya semenjak negara tersebut keluar dari pemerintahan militer pada 2011.

Pihak militer menuding adanya kecurangan yang dijalankan oleh Partai NLD pada pemungutan suara. Sehingga alhasil melebihi dari perkiraan banyak pihak. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2021, pihak militer menindaklanjuti duduk perkara ini dan menangkap pemimpin partai politik alasannya adalah dianggap gagal dalam mengambil tindakan.

militer ini memiliki kekuatan sebab dan mampu dijalankan secara datang-datang alasannya pihak militer memiliki memegang kekuasaan dalam pemerintahan adalah adanya alokasi 25% pada bangku legislatif yang dirancang sebuah konstitusi pada tahun 2008.

Militer mempunyai kewenangan untuk mengontrol kementerian utama, seperti pertahanan dan problem dalam negeri, serta hak veto pada persoalan-masalah konstitusional.

Menurut penyelidik Hak Asasi Manusia PBB untuk Myanmar adalah Tom Adrews menyampaikan bahwa perebutan kekuasaan ini menawarkan imbas yang sangat buruk alasannya adalah dikala ini dunia dan Myanmar utamanya sedang mengalami pandemi Covid-19. Perekonomian berada dalam keadaan yang merepotkan bagi masyarakatnya. Selain itu mereka telah hidup puluhan tahun pada pemerintahan militer yang brutal.

Sumber ty.com